Etika Publik di Persimpangan Kekuasaan: Ketika Jabatan Publik Menjadi Instrumen Politik, Bukan Kompetensi Oleh: Prof Drs Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D (Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya)

‘When merit gives way to patronage, governance gives way to failure.’

‘Ketika meritokrasi dikalahkan patronase, kegagalan tata kelola hanya tinggal menunggu waktu’

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi modern, jabatan publik bukanlah hadiah politik, melainkan amanah yang harus diemban oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktik pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, penunjukan pejabat tinggi di kementerian, lembaga negara, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas etika publik yang mendasarinya. Perdebatan publik kembali menguat ketika sejumlah figur publik, relawan politik, mantan tim sukses, tokoh media sosial, maupun orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan elite kekuasaan memperoleh posisi strategis di Kementrian maupun Badan seperti: BUMN. Salah satu yang banyak menjadi sorotan publik adalah jika terjadi penunjukan mantan asisten dari figur publik ataupun pesohor/ selebriti menjadi pimpinan dijabatan2 strategis seperti sebagai komisaris BUMN. Terlepas dari siapa individu yang bersangkutan, polemik tersebut sesungguhnya bukan semata mengenai pribadi seseorang, melainkan mengenai prinsip tata kelola publik (public governance) dan etika administrasi negara. Persoalan mendasar yang harus dijawab bukanlah apakah seseorang "berhak" memperoleh jabatan, tetapi apakah proses pengangkatannya memenuhi prinsip meritokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik.

 

Jabatan Publik Bukan Hadiah Politik

Dalam perspektif administrasi publik modern, jabatan strategis merupakan public trust. Artinya, jabatan tersebut bukan milik pemerintah ataupun penguasa, melainkan amanah masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Konsep ini sejalan dengan teori New Public Service, yang menempatkan pejabat publik sebagai pelayan warga negara (serving citizens), bukan sekadar pelaksana kehendak elite politik. Oleh karena itu, setiap pengangkatan pejabat publik harus memenuhi prinsip: meritocracy; competence-based appointment; ethical leadership; accountability; dan public value. Sebaliknya ketimbang sistem merit, jabatan yg diberikan lebih didasarkan pada loyalitas politik, hubungan personal, kedekatan keluarga, atau jasa selama proses politik, maka besar kemungkinan terjadinya pergeseran dari merit system menuju patronage system atau spoils system. Dalam literatur administrasi publik, fenomena tersebut merupakan bentuk politicization of bureaucracy, yaitu masuknya kepentingan politik ke dalam proses manajemen aparatur dan organisasi publik.

 

Patronase Politik dan Kemunduran Tata Kelola

Patronase politik bukanlah fenomena baru. Sejak abad ke-19, para ilmuwan administrasi publik telah mengidentifikasi bahwa sistem patronase menghasilkan birokrasi yang tidak profesional. Woodrow Wilson bahkan mengusulkan pemisahan politik dan administrasi agar birokrasi tidak menjadi alat balas jasa politik. Dalam konteks BUMN, persoalannya menjadi jauh lebih serius. BUMN bukan hanya organisasi pemerintah. BUMN mengelola: aset negara; investasi publik; dana masyarakat; infrastruktur strategis; pelayanan publik; dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kualitas pimpinan dan komisaris akan menentukan kualitas corporate governance. Ketika proses pengangkatan lebih mempertimbangkan kedekatan dibanding kompetensi, maka muncul apa yang disebut governance failure.

 

Dari Governance Failure Menuju State Capture

Dalam ilmu governansi publik, penempatan individu yang tidak memiliki kompetensi memadai membuka ruang terjadinya berbagai bentuk kegagalan tata Kelola, diantaranya adalah:

1. Agency Problem

Komisaris seharusnya mengawasi direksi. Namun jika komisaris dipilih karena loyalitas kepada penguasa, maka fungsi pengawasan berubah menjadi fungsi legitimasi. Akibatnya, mekanisme checks and balances menjadi lemah.

2. Moral Hazard

Pejabat yang memperoleh jabatan bukan karena kompetensi cenderung memiliki insentif yang lebih rendah untuk meningkatkan kinerja. Mereka lebih terdorong menjaga loyalitas politik dibanding meningkatkan performa organisasi.

3. Adverse Selection

Dalam teori manajemen publik, adverse selection terjadi ketika individu terbaik justru tersingkir oleh individu yang memiliki koneksi politik. Organisasi kehilangan talenta terbaik.

4. Institutional Decay

Institusi perlahan kehilangan budaya profesional. Budaya organisasi berubah dari performance culture menjadi loyalty culture.

 

Risiko Salah Kelola BUMN

Dalam perusahaan publik, salah kelola tidak selalu muncul dalam bentuk korupsi. Kesalahan memilih pimpinan dapat menghasilkan: keputusan investasi yang buruk; pemborosan anggaran; konflik kepentingan; proyek yang tidak layak; lemahnya pengawasan risiko; penurunan kepercayaan investor; meningkatnya biaya modal; rendahnya inovasi organisasi; dan turunnya kualitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, biaya terbesar bukan sekadar kerugian finansial. Yang jauh lebih mahal adalah hilangnya kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan merupakan modal sosial yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun tetapi dapat hilang hanya dalam satu keputusan politik yang buruk.

 

Public Value yang Hilang

Menurut konsep Public Value Management, keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari keuntungan finansial. BUMN harus menghasilkan: nilai ekonomi; nilai sosial; legitimasi publik; dan keberlanjutan. Penunjukan pejabat yang dipersepsikan sarat kepentingan politik berpotensi mengurangi legitimasi tersebut. Masyarakat mulai mempertanyakan: "Apakah jabatan ini diberikan karena kemampuan atau karena kedekatan?" Pertanyaan sederhana ini memiliki implikasi besar terhadap legitimasi pemerintahan.

 

Merit System yang Tergerus

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen merit system, dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Non ASN yang berhubungan dengan mandat publik. Namun ironisnya, ruang-ruang strategis ini kadang masih relatif longgar atau rawan terhadap intervensi politik. Padahal secara konseptual, prinsip merit seharusnya berlaku pada seluruh jabatan publik yang memengaruhi kepentingan masyarakat. Merit system bukan sekadar proses seleksi terbuka. Merit berarti: kompetensi dapat diukur; pengalaman relevan; integritas dapat diverifikasi; rekam jejak dapat dipertanggungjawabkan; proses seleksi transparan.

 

Etika Publik dan Konflik Kepentingan

Etika publik tidak hanya berbicara mengenai korupsi. Etika publik juga membahas fairness. Dalam perspektif ethical governance, pejabat publik wajib menghindari: conflict of interest; favoritism; nepotism; cronyism; dan clientelism. Ketika jabatan diberikan karena hubungan personal atau kedekatan politik, publik akan sulit membedakan apakah keputusan tersebut merupakan kebijakan rasional atau bentuk favoritisme. Persepsi negatif tersebut saja sudah cukup untuk merusak legitimasi pemerintahan.

 

Mengapa Hal Ini Berbahaya bagi Demokrasi?

Demokrasi yang sehat membutuhkan birokrasi profesional. Jika birokrasi berubah menjadi perpanjangan mesin politik, maka akan muncul apa yang disebut administrative politicization. Konsekuensi yg mungkin terjadi diantaranya: kualitas kebijakan menurun; profesionalisme birokrasi melemah; investasi menurun; inovasi organisasi melambat; kepercayaan publik turun; dan pelayanan publik memburuk. Pada titik tertentu, negara dapat mengalami governance trap, yaitu kondisi ketika kualitas tata kelola terus menurun karena mekanisme koreksi internal tidak lagi berjalan efektif.

 

Jalan Keluar: Reformasi Tata Kelola Jabatan Publik

Mengatasi persoalan ini tidak cukup dengan mengkritik individu yang diangkat. Fokus utama harus diarahkan pada reformasi sistem pengangkatan jabatan publik agar lebih tahan terhadap intervensi politik. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

1. Menerapkan merit system secara universal, termasuk untuk posisi komisaris dan dewan pengawas BUMN, dengan persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan rekam jejak yang terukur.
2. Membentuk komite nominasi yang independen dengan komposisi profesional lintas sektor, sehingga proses seleksi tidak sepenuhnya ditentukan oleh aktor politik.
3. Mewajibkan uji kelayakan dan kepatutan yang transparan, termasuk publikasi kualifikasi, alasan pemilihan, serta target kinerja yang harus dicapai oleh pejabat yang diangkat.
4. Memperkuat penerapan prinsip tata kelola BUMN yang baik, benar dan bermanfaat, terutama terkait independensi dewan komisaris, akuntabilitas, pengelolaan konflik kepentingan, dan evaluasi berbasis kinerja.
5. Mengembangkan sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, sehingga keberlanjutan jabatan bergantung pada capaian kinerja, bukan pada kedekatan politik.
6. Memperkuat pengawasan publik dan parlemen melalui keterbukaan informasi, audit independen, serta pelaporan berkala mengenai kontribusi strategis komisaris dan dewan pengawas.
7. Menyusun kode etik pengangkatan jabatan publik, yang memuat standar etik mengenai benturan kepentingan, independensi, dan larangan praktik patronase dalam pengisian jabatan strategis.

 

Penutup

Dalam administrasi publik modern, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Penunjukan pejabat publik yang lebih didasarkan pada kedekatan politik daripada kompetensi berpotensi menggeser orientasi negara dari pelayanan publik menuju distribusi patronase. Dampaknya tidak berhenti pada persepsi negatif masyarakat, tetapi dapat berkembang menjadi kegagalan tata kelola, melemahnya akuntabilitas, menurunnya kepercayaan publik, dan meningkatnya risiko salah kelola organisasi negara.

Tentu tidak setiap individu yang berasal dari dunia politik, hiburan, media, atau relawan otomatis tidak kompeten. Yang menjadi persoalan adalah ketika proses seleksi tidak mampu menunjukkan secara terbuka bahwa individu yang dipilih memang memiliki kapasitas yang relevan dengan mandat jabatan tersebut. Dalam negara hukum yang demokratis, legitimasi jabatan publik dibangun melalui prosedur yang adil, transparan, dan berbasis merit, bukan sekadar melalui kewenangan formal pengangkatan.

Pada akhirnya, etika publik bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan fondasi institusional bagi pemerintahan yang efektif. Negara yang ingin membangun birokrasi profesional dan BUMN yang kompetitif harus memastikan bahwa setiap jabatan strategis diisi oleh orang yang tepat melalui proses yang tepat. Prinsip the right person in the right position bukan hanya slogan manajemen, melainkan prasyarat utama bagi terciptanya good governance, public value, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.