Posts

Ketika Penjaga Menjadi Penjagal Reformasi: Korupsi, Krisis Tata Kelola, dan Ujian Kepemimpinan Presiden

Ketika Penjaga Menjadi Penjagal Reformasi:  Korupsi, Krisis Tata Kelola, dan Ujian Kepemimpinan Presiden oleh Prof Drs Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D* (FIA UB)  *Dewan Pakar/ Penasehat/ Pembina MAKPI, IAPA, ASPA, ICMI, ADOKPI, FORDEKIIS ‘Hukum Menangkap Pelaku Korupsi sedangkan Tata Kelola Mencegah Pelaku Korupsi’ Korupsi di Indonesia telah berkembang jauh melampaui sekadar penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri. Ia telah berubah menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti fondasi negara, melemahkan kapasitas pemerintahan, merusak kualitas pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Yang paling mengkhawatirkan, praktik korupsi kini tidak lagi hanya dilakukan oleh birokrat atau politisi, tetapi juga melibatkan institusi yang justru diberi mandat memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Fenomena ini menimbulkan paradoks serius. Ketika aparat penegak hukum, pejabat pengawas, hingga lembaga yang bertugas menjaga integritas justru terjera...
Post a Comment
Read more

Etika Publik di Persimpangan Kekuasaan: Ketika Jabatan Publik Menjadi Instrumen Politik, Bukan Kompetensi Oleh: Prof Drs Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D (Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya)

‘When merit gives way to patronage, governance gives way to failure.’ ‘Ketika meritokrasi dikalahkan patronase, kegagalan tata kelola hanya tinggal menunggu waktu’ Pendahuluan Dalam negara demokrasi modern, jabatan publik bukanlah hadiah politik, melainkan amanah yang harus diemban oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktik pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, penunjukan pejabat tinggi di kementerian, lembaga negara, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas etika publik yang mendasarinya. Perdebatan publik kembali menguat ketika sejumlah figur publik, relawan politik, mantan tim sukses, tokoh media sosial, maupun orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan elite kekuasaan memperoleh posisi strategis di Kementrian maupun Badan seperti: BUMN. Salah satu yang banyak menjadi sorotan publik adalah jika terjadi penunjukan mant...
3 comments
Read more

Policy Brief: Pengelolaan dana Desa dalam Persepektif New Managerialism

  Studi Kasus: Policy Brief Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif New Managerialism Prepared by Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya 1. Pendahuluan Kebijakan Dana Desa di Indonesia merupakan salah satu inovasi fiskal paling signifikan dalam sejarah administrasi publik nasional. Diluncurkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , kebijakan ini bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui transfer fiskal langsung dari pemerintah pusat guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dari sekadar kebijakan desentralisasi keuangan, Dana Desa juga mencerminkan upaya transformasi tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput—suatu bentuk reformasi administrasi publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip New Managerialism . Teori New Managerialism , sebagaimana diuraikan dalam literatur (Verbeeten & Speklé, 2015; Emery & Santis, 2014), berangkat dari gagasan bahwa prinsip-prinsip...
1 comment
Read more